Mejelang kongres pemilihan Panglima Laot Aceh yang akan berlngsung di akhir bulai mei ini, telah muncul berbagai isu beberapa orang calon yang akan ikut berpatisipasi untuk maju dałam memperebutkan kursi Panglima Laot Aceh dimana para Nelayan bernaung.
Tentunya menarik jika kita lihat Lembaga Panglima Laot ini, yang fungsinya selain mengurusi adat laut, Advokasi hak-hak nelanyan, menjembatani hubungan nelayan dengan pemerintah melaui lembaga panglima laot lhok, juga sebagai lembaga yang melahirkan Yayasan Pangkai Merunoe Aneuk Nelayan (YPMAN ) dimana Lembaga tersebut mengelola dana abadi Panglima Laot Aceh kurang lebih sekitar 75 Miliar dengan program andalannya memberikan bantuan biaya pendidikan buat 3.000 anak nelayan seluruh Aceh per tahunnnya.
Lembaga Panglima Laot ini sebenarnya sangat menarik lembaga yang punya power untuk berbicara terkait isu nelayan di Aceh, akan tetapi 5 tahun terakhir lembaga Panglima Laot seperti hilang indentitasnya dalam proses membina nelayan dan memperkuat 176 lembaga Panglima Laot Lhok di Aceh.
Ada berbagai isu yang muncul dan aturan mengenai nasip nelayan baik local maupun isu nasional selama ini hilang dari kajian dan advokasi lembaga Panglima Laot Aceh, padahal isu tersebut menyangkut hajat dan persoalan nelayan seperti, muara yang dangkal, penggunaan kayu untuk kapal perikanan, asuransi nelayan, BBM subsidi sulit didapat oleh nelayan kecil dan isu perbudakan nelayan.
banyak juga isu-isu mengenai Pokmaswas yang awal konsepnya mencontoh konsep panglima laot tetapi paska pelaksanaannya di Aceh seperti kehilangan peran lembaga panglima laot lhok. Kelembagaan Pokmaswas tersendiri dengan berbagai unsur sehingga lebih muncul Pokmaswas dalam proses pengawasan laut padahal kita ketahui pokmaswas hanya punya kewenangan mengawasi saja tetapi tidak memiliki wewenang untuk menangkap dan mengadili jika mendapatkan pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, berbeda dengan lembaga panglima laot secara aturan adat punya wewenang mengawasi ,mengadili dan memberi sanksi bagi pelalu illegal fhising.
Padahala menurut hemat kami kekuatan Lembaga Panglima Laot lebih kuat dari pada Pokmaswas namum Pemerintah Aceh lebih memperkuat Pokmaswas juga memberikan bantuan dana operasional yang mamadai dibandingkan dengan Lembaga Panglima Laot Lhok.
Belum lagi menyikapai isu perikanan dan kelautan Aceh dengan peratuaran selih berganti, ini juga luput dari kajian dan advokasi dari Lembaga Panglima Laot Aceh. Apalagi saat ini pemerintah pusat telah membuatkan kebijakan baru turunan dari UUD Cipta Kerja, penangkapan ikan terukur, dengan membagi-bagi zona penangkapan seperti mengkapling-kapling laut dan memberikan peluang untuk nelayan asing beropersi lagi perairan inidonesia,
Hal tersebut bertentangan dengan culture budaya masyarakat nelyan Indonesia yang memiliki hak akses dalam melakukan penangkapan ikan.
Dengan adana ketentuan UUD Cipta Kerja akan menimbulkan persoalan baru dikalangan para nelayan, khususnyayang nelayan-nelayan tradisional.
Nah untuk menyikapi persoalan yang akan sangat rumit kedepan Lembaga Panglima Laot Aceh harus dipimpin oleh sosok yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak serta mampu memimpin lembaga Panglima Laot Aceh dalam membina dan mengadvokasi hak-hak nelayan aceh.
Menurut penulis sosok yang mampu memimpin dan mengembalikan ruhnya panglima laot aceh kedepan adalah Tgk Adli Abdullah, dulunya pernah menduduki sejend Panglima Laot Aceh sudah terbukti membagun marwah lembaga Panglima Laot Aceh dimata dunia, orangnya yang sederhana, akademisi usk, ahli hukum adat yang sekarang dipercaya sebagai tenaga ahli Mentri ATR untuk mengurusi permasalahan tanah adat dan ulayat di Indonesia.
Tentunya dengan kesibukan beliau ini agak berat untuk menerima amanah lagi mengurusi lembaga panglima laot dan nelayan aceh denagn berbagai masalah,akan tetapi jika lembaga Panglima Laot Lhok menghendaki beliua memimpin lembaga panglima laot aceh kembali tetunya ini juga akan menjadi pertimbangan beliu menurut saya.
Akan tetapi jika beliau di ajak memimpin lembaga panglima laot aceh baiknya jangan di adu atau di sandingkan dengan calon lain karena sosok Tgk Adli yang sudah menjadi tokoh nasional diadu di lembaga local menurut saya ini tidak bagus, tentunya beliau tidak akan mau calonkan, menurut saya akan membuat marwah beliau diranah nasional turun jika ikut mencalonkan diri dan diadu, baiknya kalau lembaga panglima laot lhok pingin beliau memimpin lembaga panglaima loat aceh, didorong saja secara aklamasi tentunya lebih elegan dan baik, suara panglima laot lhok menentukan pemimpin lembaga panglima laot aceh kedepan.
Terakhir saya ucapkan Selamat berkongres buat Panglima Laot Aceh, semoga pemimpin Panglima Laot Aceh kedepan yang mampu mengembalikan kembali marwah Panglima Loat Aceh dimata dunia yang sudah pakum selama ini.